 |
| Foto pesanrakyat.id/IST |
Pesan Rakyat - Senin 2 September 2024, anggota DPRD Kota Tangerang resmi dilantik.
Para pemenang pemilu legislatif 2024 dari beberapa partai ini resmi menempati kursi dewan di DPRD Kota Tangerang.
Salah satunya yakni politisi muda PKB, Afdan Nanung.
Afdan Nanung maju sebagai calon anggota DPRD kota Tangerang dengan nomor urut 1 ini lolos dari lubang jarum dan terpilih di dapil 1.
Politisi lulusan UBK ini juga ditunjuk menjadi ketua fraksi PKB di DPRD Kota Tangerang
Dia menyatakan akan menjadi penyambung lidah rakyat setelah resmi menjadi anggota DPRD KOTA Tangerang.
Afdan berjanji akan menyerap setiap aspirasi masyarakat kota Tangerang dan merealisasikan janji janji politiknya
"Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen menunaikan janji politik saya saat kampanye waktu lalu. Saya juga ingin menyerap semua aspirasi masyarakat kota Tangerang dan membawanya dalam rapat di DPRD," tegas Afdan.
PKB sendiri meloloskan 5 anggotanya duduk di DPRD Kota Tangerang pada Pileg 2024 ini.
Sebelumnya Seruan perang yang digaungkan Garda Bangsa PKB terkait isu muktamar PKB tandingan siap diladeni dua badan otonom PBNU yakni Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa.
Namun, terlebih dahulu akan dilakukan proses tabayun.
Menurutnya, Banser dan Pagar Nusa siap mengenai kemungkinan terjadinya bentrok fisik.
“Kita borong,” tegasnya.
Pihaknya mempersilahkan kepada Garda Bangsa PKB menentukan tempat dan waktunya.
“Tinggal Garda Bangsa tentukan tempat di mana dan waktunya,” kata Nabil dalam keterangannya dilansir, hari ini, Selasa (3/9/2024).
Namun, Nabil sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi pernyataan Garda Bangsa PKB tersebut.
Pertemuan bakal dilakukan dalam waktu dekat.
“Kita satu komando," kata Nabil.
Senada, Syafiq Syauqi, kepala Satkornas Banser mempertanyakan maksud sebenarnya dari gertakan Garda Bangsa PKB tersebut.
Jangan sampai menimbulkan persepsi yang membingungkan dan menyesatkan.
Pihaknya memang mendapat info ajakan perang itu.
“Tapi kami tidak mau gegabah,” cetusnya.
Oleh karena itu, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Ketua Umum (Ketum) Garda Bangsa Tommy.
“Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana," ucap Syafiq.
Gertakan perang tersebut, terang Syariq, timbul dari konflik yang saat ini membuat goyang PKB.
Jika memang lantaran konflik di PBK, ia meminta agar Banom NU tak ditarik-tarik oleh Garda Bangsa PKB.
Syafiq menyarankan Garda Bangsa menganggap konflik internal PKB ini sebagai koreksi atas perjalanan partai di bawah kepemimpinan Cak Imin dan membantu untuk menyelesaikan masalahnya.
"Ansor ini ormas, tidak terlibat politik praktis,” cetusnya.
Nah, jika Garda Bangsa mengajak perang lantaran konflik internal partai justru jadi hal yang aneh.
Alangkah baiknya jika Garda Bangsa membantu menyelesaikan masalah internal PKB.
Perintah dari PBNU, terang Gus Syafiq, adalah perintah untuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama.
Bukan kekuasaan.
Maka apapun bentuk penentangan terhadap aspirasi ini harus dilihat sebagai penentangan kepada hak dan wewenang ulama.
Maka itu, pihaknya akan melapor ke PBNU, meminta petunjuk dan perintah apa yang harus dilakukan.
Kepada para kader, dan anggota Ansor diminta tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan dalam keadaan apapun..
Sebelumnya, Ketum Garda Bangsa PKB Tommy Kurniawan menegaskan tak segan membubarkan secara paksa muktamar PKB tandingan yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September di Jakarta.
"Jadi, kalau memang skenarionya adalah perang maka kita siap,” cetusnya.
Saat ini, Garda Bangsa seluruh Indonesia sudah menunggu komando.
“Kalau sudah harus perang maka kita perang, kita siap melawan," kata Tommy seperti dikutip Antara di Kantor DPP PKB, Jakarta.
Adapun PKB telah menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu dengan keputusan Cak Imin terpilih lagi sebagai ketua umum secara aklamasi.
Hubungan NU dan PKB memang belakangan ini kian memanas.
Konflik ini bermula dengan bergulirnya Pansus Haji di DPR yang salah satu inisiatornya adalah Cak Imin yang menjabat sebagai wakil ketua DPR.***